Thailand-Kamboja Sepakat Akhiri Pertempuran Lewat Gencatan Senjata Tanpa Syarat

Jakarta, kahijinews.com – Setelah lima hari bentrokan yang menewaskan puluhan orang dan mengakibatkan ratusan ribu pengungsi, Thailand dan Kamboja menyetujui gencatan senjata “segera dan tanpa syarat” mulai tengah malam waktu lokal pada 28 Juli 2025. Kabar gencatan senjata ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, yang juga sebagai Ketua ASEAN saat ini.

“Baik Kmboja maupun Thailand mencapai kesepahaman bersama sebagai berikut: Pertama, gencatan senjata segera dan tanpa syarat yang berlaku mulai 24 jam waktu setempat, tengah malam tanggal 28 Juli 2025, malam ini,” ujar Anwar setelah perundingan mediasi di Malaysia, dilansir dari kantor berita AFP, Senin (28/7/2025).

Kesepakatan ini tercapai lewat mediasi Malaysia, didukung Uni Eropa, ASEAN, serta AS dan Cina yang memberi tekanan diplomatik.

PM Thailand sementara, Phumtham Wechayachai menyebut dirinya tidak meyakini kamboja bertindak “dengan itikad baik” saat ia terbang ke Malaysia untuk menghadiri perundingan tersebut.

“Kami tidak meyakini Kmboja bertindak dengan itikad baik, berdasarkan tindakan mereka dalam menangani masalah ini,” ucap Phumtham kepada wartawan di Bandara Bangkok, Thailand, Senin (28/7).

“Mereka perlu menunjukan niat yang tulus, dan kami akan menilai hal itu selama pertemuuan,” imbuhnya.

Sementara itu, pemerintah Thailand sebelumnya menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung seruan gencatan senjata, namun ingin bernegosiasi secara bilateral.

Gencatan senjata ini menjadi langkah awal penting menuju de‑eskalasi konflik paling mematikan antara kedua negara dalam lebih dari satu dekade.

Dalam pertempuran itu setidaknya korban tewas 35-36 orang, mencakup warga sipil dan tentara dari kedua negara. Lebih dari 270.000 orang terdampak, meliputi sekitar 138.000 warga Thailand dan 134.000 warga Kamboja yang mengungsi dari kampung halaman mereka.

Sementara itu, kerusakan infrastruktur yang disebabkan artileri dan roket merusak fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan situs budaya di sepanjang perbatasan wilayah konflik.