sumber: PRFMnews
Kahijinews – Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsdya Henri Alfiandi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap pengadaan barang. Membahas isu ini, Presiden Joko Widodo angkat bicara dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi dengan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di semua kementerian dan lembaga.
Dalam keterangan persnya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Presiden Jokowi menegaskan bahwa perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga adalah prioritas pemerintah. Tujuan utamanya adalah mencegah praktik korupsi dan memastikan integritas pemerintahan yang lebih baik.
Salah satu langkah konkret yang telah diambil pemerintah adalah melalui penggunaan e-katalog dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini sudah lebih dari empat juta produk yang masuk ke dalam e-katalog, meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 50 ribu produk. Perubahan ini menandai sebuah perbaikan sistem yang signifikan.
Dengan adanya e-katalog, proses pengadaan barang dan jasa akan lebih transparan dan terbuka untuk publik. Para penyedia barang dan jasa akan dapat memasukkan produk mereka ke dalam platform ini, sehingga lebih banyak opsi yang tersedia bagi pemerintah dalam melakukan pembelian. Transaksi yang terjadi di e-katalog akan terekam dengan baik, mengurangi peluang adanya praktik korupsi atau favoritisme dalam pemilihan pemasok.
Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya menghormati proses hukum terhadap pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Pemerintah mengambil sikap bahwa siapapun yang diduga melanggar hukum akan dihadapkan pada proses hukum yang berlaku.
“Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT ya hormati proses hukum yang ada,” tegas Jokowi.
Dengan langkah-langkah perbaikan yang terus dilakukan pemerintah, diharapkan integritas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat. Masyarakat pun dapat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintahan dan yakin bahwa penanganan korupsi menjadi prioritas utama bagi negara.
Dalam menghadapi tantangan korupsi, peran aktif dari seluruh elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan. Dukungan dan pengawasan dari publik akan membantu pemerintah dalam mengatasi praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Kita semua berharap bahwa upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem pemerintahan yang dilakukan saat ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia ke depan. Semoga dengan langkah-langkah ini, Indonesia semakin maju dan menjadi negara yang lebih adil dan sejahtera untuk seluruh rakyatnya.
