Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta, kahijinews.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas guna membahas persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, Rabu (30/4/2025) di Istana Merdeka, Jakarta, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan jajaran kabinet Merah Putih. Program ini dirancang sebagai upaya dan langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data.
Disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, bahwa tahun ini program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di 53 titik yang telah ditetapkan. Ia juga mengatakan, Presiden Prabowo meminta agar dilakukan proses rekrutmen yang benar-benar selektif dan tepat sasaran tanpa ada penyimpangan.
“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaan yang baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada,” kata Gus Ipul dalam keterangan persnya kepada awak media seusai rapat, dikutip dari laman resmi setkab.go.id.
Baca Juga Gelar Sarasehan Ekonomi, Presiden Prabowo Bahas Penghapusan Kuota Impor
“Presiden berharap agar kita melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” imbuhnya.
Selain pelaksanaan program di 53 titik itu, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.
Melalui kolaborasi lintas kementrian dan dukungan data yang kuat, pemerintah berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat menjadi terobosan dalam menanggulangi kemiskinan struktural melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
