Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta, kahijinews.com – Selasa, 8 April 2025, Presiden Prabowo beserta jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta. Salah satu yang dibahas di acara tersebut yaitu, Presiden Prabowo membahas penghapusan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Presiden Prabowo meginstruksikan perintah tersebut kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat jalannya perdagangan. Ia juga memerintahkan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapapun.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi Kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Presiden Prabowo, dikutip dari lawan resmi setkab.go.id.
Kepala Negara mengungkapkan, kebijakan ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk memudahkan para pelaku usaha dan untuk merampingkan birokrasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” tuturnya.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjutnya.
Selain perihal kuota, yang menjadi perhatian Presiden juga adalah praktik penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas jika ada mplementasi yang tidak sesuai.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertidak,” tutup Presiden.
