kahijinews

Pemerintah Akan Terapkan Sanksi Bagi Penunggak BPJS

Foto : Republika/Imas Damayanti

Bandung, kahijinews.com – Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyehatkan kembali kinerja keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah menaikkan iuran peserta BPJS hingga dua kali lipat dan juga menertibkan para penunggak dengan memberikan sanksi bagi yang masih nekat menungggak.

Hal tersebut dibenarkan oleh Nufransa Wira Sakti selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Ia juga menjelaskan pentingnya disiplin untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Disiplin membayar iuran BPJS dinilai untuk mengajak masyarakat bergotong-royong agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai asuransi nasional dapat terus berjalan.

JKN merupakan asuransi social yang berkonsep gotong royong. Dalam asuransi ini terdapat mekanisme subsidi silang, yaitu golongan masyarakat dapat membantu bagi yang kurang mamou dengan membayar iuran besar.

Dia juga mengajak masyarakat untuk mencari solusi Bersama agar masyarakat Indonesia sehat sejahtera untuk SDM unggul dan juga Indonesia Maju.

Nufransa juga mengingatkan perihal sanksi yang akan diterima apabila masih menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan sanksi tersebut melalui aturan yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (2) PP Nomor 86 Tahun 2013.

Dalam PP berbunyi bahwa pelanggaran kepesertaan BPJS dikenai sanksi administratif. Berupa teguran tertulis, denda, atau tidak mendapatkan pelayanan publik.

Masyarakat yang sehat dan tidak menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan diiharapkan tetap membayar iuran untuk ‘menambal’ kebutuhan bagi yang sakit.

Oleh karena itu, bagi siapapun yang sehat ataupun sakit, mampu ataupun tidak mampu, tetap patuh membayar iuran BPJS Kesehatan.

(Adr)

Kolom Komentar Facebook
To Top