kahijinews

Ada Aturan Pajak yang Direvisi Untuk Dukung Program Kesehatan Nasional

Foto: majalahpajak.net

Bandung – Demi mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional serta likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pemerintah melakukan perubahan ketentuan atau aturan mengenai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

Adapun ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Peraturan tersebut belaku pada 19 Agustus 2019.

Dalam peraturan itu memasukkan pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan dalam daftar Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Dengan itu mereka diberikan Pengembalian Pendahuluan (restitusi dipercepat) atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak.

Pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan dimasukkan dalam daftar Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah karena mereka sering bertransaksi dengan rumah sakit negeri (sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai) yang merupakan mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan adanya restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dipercepat, maka pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan akan terbantu likuiditasnya dan pada akhirnya dapat mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

Mengenai peraturan ini lebih lanjut atau informasi lain seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan DJP, kunjungi www.pajak.go.id.

(Adp)

Kolom Komentar Facebook
To Top